Purworejo, 23 Desember 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa industri pupuk nasional semakin efisien usai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Aturan baru tentang tata kelola pupuk bersubsidi ini diterbitkan untuk menjawab inefisiensi industri pupuk yang telah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pupuk Indonesia telah melakukan terobosan luar biasa. Awalnya dari temuan BPK, kemudian diubah sistemnya. Kini harga (Harga Eceran Tertinggi/HET, Red) pupuk bersubsidi bisa turun 20 persen. Kemudian dalam lima tahun Pupuk Indonesia bisa membangun tujuh pabrik. (Dengan adanya Perpres 113, Red) Betapa efisien sekarang, betapa hemat, dan lebih produktif apa yang dilakukan Pupuk Indonesia. Sementara subsidinya tetap," demikian disampaikan Zulhas usai menghadiri kegiatan Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).

Perpres 113/2025 merupakan perubahan atas Perpres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Salah satu perubahan penting yang diatur Perpres tersebut adalah skema pembayaran pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi yang akan direalisasikan Pemerintah di awal, atau sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan.

Dengan perubahan ini, Pupuk Indonesia tidak perlu lagi menanggung beban bunga pembiayaan modal kerja untuk pengadaan bahan baku. Tentunya pengadaan bahan baku tersebut disesuaikan dengan kebutuhan produksi pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) selama setahun.

Selain itu, Perpres ini juga menguatkan pengawasan dalam penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri. Dengan demikian Perpres tersebut menperkuat komitmen Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugasnya, menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu).

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan Pemerintah tahun 2026 telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk pertanian, sama dengan tahun 2025. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 300 ribu ton pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan.

"Kita turun lapangan terus, memastikan agar petani dan pembudidaya ikan tambah makmur. Kalau produksinya naik petani akan tambah makmur. Tujuan utama dari kebijakan Presiden, Bapak Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. Saat ini harga gabah bagus, pupuk lancar. Jadi pendapatan naik," tandas Zulhas.

Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah untuk petani di seluruh Indonesia, sehingga menjadikan penyerapannya lebih optimal. Khusus untuk Kabupaten Purworejo, tambahnya, Pemerintah tahun 2025 mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 28.546 ton. Teridiri dari 13.451 ton, NPK Phonska 15.000 ton, NPK Khusus Kakao 8 ton, pupuk organik Petroganik 72 ton, dan ZA 15 ton. Adapun penyerapan yang dilakukan petani sebanyak 25.550 ton, atau 9 persen dari alokasi.

“Serapan langsung naik luar biasa. Di Purworejo sudah realokasi dua kali. Sekarang serapannya sudah hampir 97 persen. Turunnya HET pupuk bersubsidi ini memberikan dampak luar biasa pada penyerapannya,” pungkas Dwi Satriyo.

Untuk mendukung penyerapan akhir tahun Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi di Purworejo sebanyak 1.337 ton. Untuk Jawa Tengah, Pupuk Indonesia menyiapkan 118.554 ton. Stok tersebut terdiri dari Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, pupuk organik Petroganik, dan ZA.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tahun 2025 ini banyak sekali sejarah yang ditorehkan Pemerintah. Berkat adanya perubahan kebijakan dalam distribusi, maka untuk pertama kali petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk per tanggal 1 Januari.

"Kemudian dengan terbitnya Perpres 6/2025 memberikan ruang kepada Pupuk Indonesia untuk lebih efisien. Sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon Harga Eceran Tertinggi (HET) 20 persen," kata Rahmad.

Ia juga mengapresiasi, dukungan efisiensi kembali diberikan Pemerintah melalui terbitnya Perpres 113/2025 sebagai penyempurnaan Perpres 6/2025. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam IHPS I 2025 dengan periode pemeriksaan pada tahun 2022 hingga Semester I 2024.

Purworejo, 23 Desember 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa industri pupuk nasional semakin efisien usai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Aturan baru tentang tata kelola pupuk bersubsidi ini diterbitkan untuk menjawab inefisiensi industri pupuk yang telah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pupuk Indonesia telah melakukan terobosan luar biasa. Awalnya dari temuan BPK, kemudian diubah sistemnya. Kini harga (Harga Eceran Tertinggi/HET, Red) pupuk bersubsidi bisa turun 20 persen. Kemudian dalam lima tahun Pupuk Indonesia bisa membangun tujuh pabrik. (Dengan adanya Perpres 113, Red) Betapa efisien sekarang, betapa hemat, dan lebih produktif apa yang dilakukan Pupuk Indonesia. Sementara subsidinya tetap," demikian disampaikan Zulhas usai menghadiri kegiatan Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).

Perpres 113/2025 merupakan perubahan atas Perpres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Salah satu perubahan penting yang diatur Perpres tersebut adalah skema pembayaran pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi yang akan direalisasikan Pemerintah di awal, atau sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan.

Dengan perubahan ini, Pupuk Indonesia tidak perlu lagi menanggung beban bunga pembiayaan modal kerja untuk pengadaan bahan baku. Tentunya pengadaan bahan baku tersebut disesuaikan dengan kebutuhan produksi pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) selama setahun.

Selain itu, Perpres ini juga menguatkan pengawasan dalam penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri. Dengan demikian Perpres tersebut menperkuat komitmen Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugasnya, menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu).

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan Pemerintah tahun 2026 telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk pertanian, sama dengan tahun 2025. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 300 ribu ton pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan.

"Kita turun lapangan terus, memastikan agar petani dan pembudidaya ikan tambah makmur. Kalau produksinya naik petani akan tambah makmur. Tujuan utama dari kebijakan Presiden, Bapak Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. Saat ini harga gabah bagus, pupuk lancar. Jadi pendapatan naik," tandas Zulhas.

Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah untuk petani di seluruh Indonesia, sehingga menjadikan penyerapannya lebih optimal. Khusus untuk Kabupaten Purworejo, tambahnya, Pemerintah tahun 2025 mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 28.546 ton. Teridiri dari 13.451 ton, NPK Phonska 15.000 ton, NPK Khusus Kakao 8 ton, pupuk organik Petroganik 72 ton, dan ZA 15 ton. Adapun penyerapan yang dilakukan petani sebanyak 25.550 ton, atau 9 persen dari alokasi.

“Serapan langsung naik luar biasa. Di Purworejo sudah realokasi dua kali. Sekarang serapannya sudah hampir 97 persen. Turunnya HET pupuk bersubsidi ini memberikan dampak luar biasa pada penyerapannya,” pungkas Dwi Satriyo.

Untuk mendukung penyerapan akhir tahun Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi di Purworejo sebanyak 1.337 ton. Untuk Jawa Tengah, Pupuk Indonesia menyiapkan 118.554 ton. Stok tersebut terdiri dari Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, pupuk organik Petroganik, dan ZA.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tahun 2025 ini banyak sekali sejarah yang ditorehkan Pemerintah. Berkat adanya perubahan kebijakan dalam distribusi, maka untuk pertama kali petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk per tanggal 1 Januari.

"Kemudian dengan terbitnya Perpres 6/2025 memberikan ruang kepada Pupuk Indonesia untuk lebih efisien. Sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon Harga Eceran Tertinggi (HET) 20 persen," kata Rahmad.

Ia juga mengapresiasi, dukungan efisiensi kembali diberikan Pemerintah melalui terbitnya Perpres 113/2025 sebagai penyempurnaan Perpres 6/2025. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam IHPS I 2025 dengan periode pemeriksaan pada tahun 2022 hingga Semester I 2024.