Palembang, 1 Mei 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, agar diterima petani tepat waktu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) melalui kegiatan "Rembuk Tani" di Palembang, Jumat (1/5/2026) memastikan langsung bahwa pupuk bersubsidi telah tersalurkan sebelum musim tanam di Sumatera Selatan dimulai.

Menko Zulhas mengungkapkan bahwa transformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi telah memberikan dampak besar. Ia membandingkan kondisi sebelumnya dengan situasi saat ini, di mana terjadi peningkatan serapan pupuk yang cukup signifikan. Selain itu juga terdapat peningkatan produktivitas pertanian nasional.

"Dulu (alokasi pupuk bersubsidi, Red) 6 juta ton setahun, sekarang 9,5 juta ton. Dulu pupuk datang setelah panen, sekarang pupuk sudah datang sebelum tanam. Dampaknya, produksi petani kita meningkat hingga 8 persen,” ungkap Menko Zulhas.

Menurutnya, berbagai perbaikan tersebut turut berkontribusi terhadap capaian sektor pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia kini berhasil menekan ketergantungan terhadap impor beras.

“Pada tahun 2024 lalu kita masih mengimpor beras sebesar 4,5 juta ton. Namun di tahun 2025, kita tidak lagi impor beras, bahkan sudah surplus sekitar 4,2 juta ton,” kata Menko Zulhas.

Di kesempatan yang sama ia juga memberikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia. Keberhasilan pendistribusian pupuk bersubsidi hingga terwujudnya swasembada pangan nasional tidak lepas dari kontribusi Pupuk Indonesia.

Menurut Menko Zulhas, langkah transformasi yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, khususnya dalam perubahan skema bisnis dari cost plus menjadi mark to market ini mampu meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.

“Terima kasih kepada Pupuk Indonesia yang telah mengubah sistem dari cost plus menjadi mark to market. Ini mampu menghemat hingga 20 persen, sehingga harga pupuk bisa didiskon sekitar 20 persen. Dalam lima tahun ke depan, efisiensi ini memungkinkan pembangunan hingga tujuh pabrik baru,” jelasnya.

Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa transformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui kegiatan “Rembuk Tani”, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan petani guna memastikan distribusi pupuk yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah terhadap kinerja Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi lebih efisien. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah untuk petani, ungkapnya, menjadikan penyerapan pupuk bersubsidi lebih optimal.

Khusus untuk Sumatera Selatan, tambahnya, Pemerintah tahun 2026 mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 315.380 ton. Terdiri dari Urea 136.404 ton, NPK Phonska 173.889 ton, NPK Khusus Kakao 70 ton, pupuk organik Petroganik 4.490 ton, dan ZA 527 ton.

Adapun penebusan yang dilakukan petani Sumatera Selatan di awal tahun ini cukup tinggi, yaitu 129.768 ton. Realisasi penyaluran selama April 2026 ini sekitar 41 persen dari alokasi.

"Serapan awal tahun ini cukup tinggi. Hal ini tidak lepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah melalui perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi," tandas Wono Budi.