>
ID | EN
Tekan Enter untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra perusahaan. Para insan Pupuk Indonesia dilarang untuk mencemarkan nama baik perusahaan melalui tindakan-tindakan yang merugikan citra perusahaan.

Seluruh insan Pupuk Indonesia dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Komitmen penerapan Pengendalian Gratifikasi tersebut melalui penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui SK Direksi No. SK/DIR/023A/2015

Prinsip Dasar

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kategori Gratifikasi

Kategori gratifikasi yang diatur dalam kebijakan pengendalian gratifikasi Pupuk Indonesia antara lain penolakan terhadap adanya gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi. Kebijakan tersebut menjadi panduan insan Perusahaan untuk bersikap dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan gratifikasi.

Penolakan Gratifikasi

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, traveller cheque, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terhadap tawaran/pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, insan Perusahaan wajib MENOLAK secara sopan dan santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang kebijakan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi sebagai alat pemantauan Kepatuhan insan Perusahaan terhadap Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan ketentuan GCG Perusahaan.

Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan. Sebaliknya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat.

Pemberian Dan Permintaan Gratifikasi

Kebijakan pemberian gratifikasi mengatur pemberian yang dilarang dikarenakan dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap serta aturan pemberian gratifikasi pada pihak ketiga yang tidak termasuk keduanya. Dalam konteks permintaan gratifikasi, insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan gratifikasi kepada peminta dan apabila diperlukan dapat menyampaikan dokumen Kebijakan tersebut sebagai bagian dari sosialiasi aturan

Pengelola
Gratifikasi

Pengelola gratifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi yang melekat pada Unit Kerja Tata Kelola Korporat di bawah Kompartemen Tata Kelola dan Manajemen Risiko dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereview kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain :

  1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan Perusahaan.
  2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima.
  3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi.
  4. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi.
  5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan.
  6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima.
  7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan Perusahaan.
  8. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

Implementasi

Dalam rangka menjamin Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh insan Perusahaan, maka:

01

Seluruh Jajaran terkait berkewajiban mencantumkan ketentutan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya.

02

Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya)

 

03

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

04

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.

Proses Pelaporan

Insan Perusahaan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan atau WhistleBlowing System/WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

Sanksi Atas
Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

LANJUTKAN PENELUSURAN

X
Hasil pencarian untuk:
search
Pusat Layanan Pelanggan 0-800-100-800-1

PUSAT LAYANAN PELANGGAN

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480, Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Facebook:
Pupuk Indonesia

close

Pusat Layanan Pelanggan

alert Tidak Boleh Dibiarkan Kosong
alert Mohon isi alamat e-mail dengan format yang benar.
alert Tidak Boleh Dibiarkan Kosong

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480, Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Facebook:
Pupuk Indonesia

close

TERIMA KASIH TELAH MENGHUBUNGI PUPUK INDONESIA

top
BACK TO TOP