>
ID | EN
Tekan Enter untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

LAPORAN HARTA
KEKAYAAN
PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

Pupuk Indonesia telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan sampai dengan Pejabat Struktural setingkat Manajer yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/045/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi pejabat di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Lingkungan Pupuk Indonesia.

Ruang Lingkup Dan
Pengelola LHKPN

Di Pupuk Indonesia, seluruh General Manager dan Manager serta pejabat lain setingkat wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir LHKPN. Unit Kerja Human Capital & GA ditetapkan sebagai koordinator untuk melakukan penyebaran formulir LHKPN, memberikan data dan informasi mengenai perubahan dan penggantian pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pupuk Indonesia, sosialisasi pengisian LHKPN dan melakukan pengumpulan LHKPN untuk disampaikan kepada KPK, serta memberikan data, informasi dan akses kepada KPK mengenai LHKPN di lingkungan Pupuk Indonesia.

Insan Pupuk Indonesia yang termasuk wajib Lapor LHKPN telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan LHKPN secara berkala dengan tepat waktu sesuai peraturan perundangan-undangan. Proses penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan, setelah proses verifikasi oleh KPK selanjutnya diumumkan oleh Kompartemen Human Capital dan General Affairs melalui media internal Perusahaan

Penetapan Sanksi

PAturan sanksi ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang LHKPN tersebut. Bagi para pejabat yang wajib lapor lalai dalam melaksanakan pelaporan LHKPN, akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

  1. Langkah Pertama. Teguran Lisan
  2. Langkah kedua, Teguran Tertulis;
  3. Langkah ketiga:
    1. Penundaan pembayaran bonus atau sejenisnya bagi pejabat aktif;
    2. Penundaan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun;
    3. Penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan;
    4. Hak-hak yang tertunda tersebut akan diberikan apabila kewajiban penyampaian LHKPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

LANJUTKAN PENELUSURAN

X
Hasil pencarian untuk:
search
Pusat Layanan Pelanggan 0-800-100-800-1

PUSAT LAYANAN PELANGGAN

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480, Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Facebook:
Pupuk Indonesia

close

Pusat Layanan Pelanggan

alert Tidak Boleh Dibiarkan Kosong
alert Mohon isi alamat e-mail dengan format yang benar.
alert Tidak Boleh Dibiarkan Kosong

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480, Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Facebook:
Pupuk Indonesia

close

TERIMA KASIH TELAH MENGHUBUNGI PUPUK INDONESIA

top
BACK TO TOP