>
ID | EN
Tekan Enter Untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

Etika 
Bisnis 

Kebijakan Larangan Gratifikasi dan anti Suap Perusahaan telah menerapkan kebijakan yang melarang pemberian dan penerimaan setiap bentuk uang, hadiah atau kenikmatan atau manfaat, pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau halhal sejenis lainnya yang terkait dengan bisnis perusahaan kepada dan dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis atau pihak-pihak lain atau dari siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai petugas senior atau karyawan Perusahaan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.

Kebijakan dan prosedur Pelaporan (whistle blower) Sebagai salah satu usaha peningkatan penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya, pada tanggal 30 Mei 2008, bertempat di gedung Bidakara, Jakarta, telah dilaksanakan penandatangan Piagam Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh Direksi dan Komisaris Utama PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya. Selaku perwakilan dari PIHC, penandatanganan piagam tersebut dilakukan oleh Direktur Utama, Bpk. Dadang Heru Kodri. Acara tersebut juga dilengkapi dengan pembekalan mengenai Etika Bisnis yang disampaikan oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat itu, Bpk. Antasari Azhar.

Inti Pakta Integritas tersebut adalah pernyataan Direksi dan Komisaris Utama yang memegang teguh dan bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip dasar Integritas di lingkungan PIHC dengan tujuan untuk melaksanakan usaha yang bersih, transparan, profesional dan pembentukan Whistle Blowing System (M-18) serta bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance itu tidak hanya wajib dilakukan oleh pihak Direksi dan Komisaris saja, tetapi juga wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pakta integritas yang telah ditandatangani.

Kebijakan Anti Fraud Perusahaan melarang anggota Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PIHC dan pihak terkait untuk melakukan dan memasuki setiap transaksi negatif (fraud). Apabila transaksi tersebut terjadi, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku

Kebijakan Keterlibatan Dalam Politik Kebijakan Perusahaan mengharuskan Direksi dan karyawan yang mewakili Perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik.

Lanjutkan Penelusuran

X
Hasil Pencarian Untuk:
search
Pusat Pelayanan Pelanggan 0-800-100-800-1

Pusat Pelayanan Pelanggan

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

close

Pusat Pelayanan Pelanggan

alert Tidak boleh dibiarkan kosong
alert Mohon Isi email dengan format yang benar
alert Tidak boleh dibiarkan kosong

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Instagram: —
Twitter: —
Facebook: PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia Customer Care
Youtube: —
Google+: —

close

Terima Kasih

Telah Menghubungi

PUPUK INDONESIA

top
BACK TO TOP